Black Campaign

Semakin mendekati hari pelaksanaan pesta demokrasi pilpres 2009, rasanya semakin panas saja suasana politik Indonesia. Salah satunya adalah adanya isu kampanye hitam yang dilakukan salah seorang capres.

Awalnya, saya mendengar isu black campaign ini dari salah satu berita di televisi. Ada seseorang yang membagi-bagikan selebaran pada kampanye capres J yang menyebutkan bahwa istri dari cawapres B adalah seorang non muslim. Pada akhirnya, orang yang membagikan selebaran tersebut menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini. Sedangkan narasumber di artikel tersebut, saat dikonfirmasi, tetap bersikukuh dengan pendapatnya walaupun istri cawapres B sudah memberikan pernyataan bahwa dirinya adalah seorang muslimah.

Yang sedang hangat saat ini adalah pendapat seorang tim sukses yang menyinggung perasaan sebuah suku. Dia menyatakan bahwa belum saatnya orang Bgs menjadi seorang presiden. Kata-katanya ini mengundang reaksi keras dari tokoh masyarakat yang berpendapat bahwa pernyataan tersebut justru memecah belah ke-bhineka tunggal ika-an yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tokoh masyarakat ini menuntut permintaan maaf, namun, seperti yang saya saksikan di berita malam ini, dia tetap memegang teguh pendapatnya. Yang agak aneh, saat muncul berita ini, kasus black campaign yang pertama menjadi redup dan jarang muncul lagi beritanya.

Apakah kasus black campaign yang pertama telah selesai diperkarakan? Bukankah orang yang membagi-bagikan selebaran kampanye hitam hanya menjadi orang yang disuruh? Mengapa perkataan seorang tim sukses sangat di blow up oleh media sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap imej capres tertentu? Rakyat semakin dibingungkan dengan adanya isu-isu kampanye hitam. Memikirkan janji-janji para capres dan cawapres saja sudah pusing, apalagi ditambah kasus kampanye hitam seperti ini?

Nampaknya hanya satu pasangan capres saja yang tidak terkena isu black campaign ini. Apakah pasangan ini justru yang terbaik? Penilaian akhir dikembalikan pada rakyat. Rakyatlah yang mampu menentukan siapa pemimpin terbaik bagi negara ini. Siapapun yang menjadi presiden, semoga saja amanah dalam menjalankan tugas, selalu berpihak kepada rakyat, serta dapat menjaga kedaulatan dan aset-aset negara ini.

Jadi, ekonomi kerakyatan, lanjutkan, atau lebih cepat lebih baik? Andalah yang menentukan tanggal 8 Juli nanti. Jangan sampai golput, nasib negara ini ada di tangan kita!

CINDERAMATA DPR

Baru saja saya menyaksikan berita di salah satu stasiun televisi. Ternyata Badan Urusan Rumah Tangga DPR telah menganggarkan Rp 5 Milyar untuk cinderamata para anggota DPR yang terhormat periode 2004-2009 sebanyak 550 orang berupa  sebuah cincin emas.

Berikut adalah kutipan berita yang saya dapat dari Yahoo

“Hal ini diketahui dari surat (soft copy) pengumuman lelang yang bocor ke media, Minggu (8/6/2009). Dalam surat berkop ‘Bagian Perlengkapan-Biro Umum, Sekretariat Jenderal DPR RI’ dengan No. 521111/MUM/ARTK.110/03/ROUM/VI/2009 itu, tertulis nilai pagu anggaran sebesar Rp 4.974.200.000,-

Layaknya pengumuman lelang, dalam surat juga tertulis beberapa persyaratan bagi perusahaan yang ingin mengikuti proses tender. Yakni, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), seritikat jaminan kualitas, serta Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dari FPKS, Abdul Hakim mengatakan, pengadaan cinderamata memang telah dianggarkan dalam APBN 2009.

“Itu pernah dirapatkan antara pimpinan BURT dan pimpinan DPR, dan (memang) dianggarkan saat pengesahan anggaran (APBN 2009) Oktober 2008,” katanya.

Namun demikian, Abdul tidak mengetahui persis apa keputusan akhir soal pengadaan cenderamata tersebut.

“Saat itu belum ada keputusan akhir,” pungkasnya.”

Ternyata cinderamata ini telah “dirapatkan” oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan rencananya akan diberikan saat tugas DPR periode 2004-2009 berakhir. Pikiran saya kemudian melayang pada berita tadi pagi. Sebenarnya suatu acara bincang-bincang terkait kasus Prita Mulyasari. Di acara tersebut diundang wakil dari DPR dan suatu lembaga keperawatan. Ternyata telah terjadi mogok perawat nasional yang menuntut adanya UU profesionalisme keperawatan. Tapi apa kata DPR? Wakil dari DPR tersebut berkata bahwa tidak mungkin menyelesaikan UU dalam waktu sesingkat itu. Padahal, lanjut DPR, tanggal 3 nanti mereka sudah masa reses atau istirahat. Dan masa tugas mereka berakhir pada September nanti.

Seperti kata pepatah “Tak ada akar rotan pun jadi”, maka para anggota dewan mungkin akan berkata “Tak ada dana purna bhakti, cincin emas pun jadi”.

PILPRES 2009

Siapa sih yang nggak tau capres dan cawapres Indonesia periode 2009-2014? Para capres dan cawapres saat ini sedang berlomba-lomba untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Setiap hari dapat kita saksikan di televisi, capres A mengunjungi pasar, capres B mengunjungi pondok pesantren, dan seterusnya. Media elektronik tak henti-hentinya menayangkan iklan-iklan kampanye pilpres dengan slogan masing-masing capres. Carut marut pemerintahan saat ini juga dijadikan alasan untuk memilih salah seorang capres. Namun bagaimana pendapat masyarakat? Saya kemudian bertanya kepada beberapa orang tentang hal ini.

Saya mengambil contoh ibu saya sebagai orang yang awam politik. Beliau berkata bahwa siapapun tidak akan suka jika seseorang berusaha menjatuhkan lawannya dengan cara “ngrasani” atau membicarakan kejelekan lawan politiknya tersebut. Mungkin pendapat ibu saya sedikit banyak terpengaruhi oleh pendapat ayah saya yang notabene pendukung partai biru.

Kemudian saya mengambil contoh teman-teman SMA saya sebagai orang yang sedikit tahu tentang perkembangan politik negeri ini. Teman-teman saya berkata bahwa apalah artinya sembako murah tapi tidak mempunyai aset negara? Tengok saja salah satu perusahaan telekomunikasi yang dibeli oleh Singapura. Di samping itu teman-teman saya juga berpendapat tentang UU buruh yang dengan sistem kontraknya membuat kesejahteraan buruh menjadi semakin rendah. Buruh yang dapat disoroti sebagai masyarakat kelas bawah memang hanya dapat memasrahkan nasibnya kepada para petinggi negeri ini.

Selanjutnya saya mengambil contoh kakak saya yang sedang di tingkat akhir suatu perguruan tinggi di Surakarta sebagai orang yang mengerti politik. Dia mengatakan bahwa kebanyakan pendukung salah seorang capres tidak didasarkan pada kualitas capres tersebut, namun berdasarkan loyalitas pendukung terhadap capres tersebut. Sebenarnya itu juga pendapat temannya yang merupakan salah satu simpatisan capres tersebut. Namun kita juga tidak dapat menyalahkan kepemimpinan seseorang karena otonomi daerah juga berpengaruh terhadap carut marut sistem pemerintahan Indonesia.

Namun,memilih pemimpin hukumnya adalah wajib. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik hendaknya kita turut berpartisipasi dalam pilpres 2009. Karena kalau bukan kita yang memilih, siapa lagi?